indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan publik langsung menganggarkan peraturan pembatasan dana kampanye, menarik supaya partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya sejak parpol dinyatakan lulus verifikasi, agama itu dikeluarkan tapi hingga sekarang belum, kata peneliti politik icw abdullah dahlan kepada diantara selama jakarta, jumat.
dia menilai peraturan itu berguna karena parpol wajib mencatat dan melaporkan dana kampanyenya, selain supaya memperjelas klausul tentang dana kampanye bersifat publik pada undang-undang.
misalnya tentang rekening tiap calon legislatif yang diwajibkan mencari pelaporan dana kampanye makanya objeknya bukan cuma parpol, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Merawat Mobil di Musim Hujan
menurut dia bila dana kampanye caleg tak ikut dilaporkan dengan demikian pelaporan dana kampanye partai belum mencerminkan laporan sesungguhnya, dengan begini beranjak masuk dana kampanye adalah tidak terkontrol.
jangan hingga dana daripada tindak pidana masuk untuk pendanaan politik, ujarnya.
kpu sendiri tengah mempersiapkan regulasi yang memenage rekening dana kampanye calon anggota legislatif yang harus dibuka serta dilaporkan pembukuannya di peraturan kpu tentang dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan mutu penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik lalu.