Alumni IPB: hentikan diskriminasi peradilan Ricksy Prematuri

diskriminasi peradilan pada ricksy prematuri, tersangka dugaan bioremediasi (pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas secara biologis) fiktif selama lahan chevron untuk dihentikan karena perkara ini cuma memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan.

perkara ini juga memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan terdakwa yang lain juga mengganggu iklim investasi selama kalangan industri migas indonesia, ujar juru bicara alumni institut pertanian bogor (ipb) ahmad mukhlis yusuf kepada wartawan dalam jakarta, rabu.

menurut mukhlis, tersangka ricksy juga empat tersangka yang lain dalam pengadilan tipikor jakarta pusat untuk membeli hak hukum menghadirkan saksi ahli dan kompeten.

kami sudah mencatatkan permohonan pemantauan atas proses peradilan dan sedang berjalan, supaya majelis hakim bertindak adil juga tidak diskriminatif. bagian ricksy hanya diberikan masa seminggu untuk menghadirkan saksi ahli, sementara jaksa mempunyai 26 saksi ahli dalam 3.5 bulan. sementara 24 saksi ahli itu meringankan serta dua saksi ahli saja dan memberatkan, ujar dia yang didampingi tito pranolog dan andi irman.

Informasi Lainnya:

ia mengatakan perkara yang menangkap ricksy prematuri, juga beberapa orang lainnya, berkaitan dengan proyek bioremediasi, pemulihan lahan tanah yang tercemar limbah migas secara biologis, pada lahan konsesi pt chevron pacific indonesia (cpi) di sederat wilayah selama sumatera, dalam kurun masa 2006--2012.

perkara ini mulai bergulir awal maret lalu, saat jampidsus mulai menggarap penyidikan. cuma berselang pilihan hari saja selama 12 maret kemarin, direktur penyidikan telah menganggarkan sprindik melalui tersangka ricksy prematuri juga general manager sumatera light north operation, alexia tirtawidjaja. perkara ini kemudian menyeret tiga karyawan cpi lainnya-- kukuh kertasafari, widodo juga endah rumbiyanti-- juga betul kontraktor lain, herlan bin ompo, direktur pt sumigita jaya. keuntungan tersebut sudah merupakan fakta dan sudah dipublikasikan pada persidangan, ujarnya.

selanjutnya, ricky prematuri segera ditahan, saat sebagian tersangka lain bebas di sidang pra peradilan.

di sisi lain, kata dia, selama fakta persidangan dan terungkap, deputi iv kementrian lingkungan hidup, masnellyarti hilman menyatakan substansi konsentari bioremediasi itu telah berjalan sesuai dengan pp no 18 tahun 1999 juga kepmen lh nomor 128 tahun 2003.

dari kementrian lingkungan hidup saja menyatakan substansi pekerjaan bioremediasi tersebut telah berjalan sesuai dengan pp no 18 tahun 1999 dan kepmen lh nomor 128 tahun 2003, papar dia.

ia menunjukan pt cpi merupakan perusahaan eksplorasi minyak bumi yang terikat production sharing contract (psc) melalui bp migas (kini berubah merupakan skk migas). salah Satu kewajiban cpi untuk perusahaan psc adalah memulihkan lahan-lahan yang tercemar akibat operasi serta eksplorasi migas.

cpi pun menggelar tender agar situs pemulihan lahan lewat metode bioremediasi di sejumlah lokasi yang adalah wilayah kerja operasinya. sepanjang tahun 2006--2012 ada puluhan tender yang digelar cpi. pt gpi salah Salah satu pemenangnya melalui seleksi yang ketat dan transparan. dibuat direktur gpi yang bertanggungjawab di menangani proyek-proyek bioremediasi, ricksy lah dan menandatangani kontrak kerja melalui cpi, papar dia.

ia menduga laporan awal persentasi ini berasal daripada edison effendi, mantan dosen suatu perguruan tinggi swasta pada jakarta, yang pernah beberapa kali mengikuti tender proyek bioremediasi dalam cpi akan tetapi kalah. atas laporan itu kejaksaan agung menduga bioremediasi itu tak dilaksanakan sebagaimana mestinya alias fiktif.

pada proses selanjutnya, tutur dia, proyek bioremediasi itu dianggap merugikan keuangan negara. dugaan atas kerugian negara didukung saksi ahli dan diundang jpu dari bpkp selama salah Salah satu persidangan.

padahal pada persidangan pra peradilan yang diajukan para terdakwa daripada cpi, yang berlangsung pada november kemarin, ahli keuangan negara arifin p surya atmadja dalam kesaksiannya pada pn jakarta selatan menegaskan bahwa bpkp tak berwenang menghitung kerugian negara. hal ini sebab sudah diatur pada undang-undang bahwa yang berhak mengaudit adalah badan pemeriksa keuangan (bpk) pas uu no 15 tahun 2005, ujarnya.

ahli keuangan itu menyebut bpkp tidak mengakibatkan kewenangan menghitung kerugian negara dengan demikian hasilnya pun merupakan tidak sah juga mesti batal demi hukum. bahkan hasil penghitungan itu tak dapat dimasukkan sebagai alat bukti.

menurut mukhlis, sampai saat ini, lanjutnya, persentasi penandatangan petisi tersebut tercatat hingga hari selasa tanggal 1 mei 2013 merupakan sebanyak 433 orang daripada semua komponen penduduk indonesia, selain kaum alumni ipb.

ia menegaskan upaya alumni ipb, cuma hendak menyamakan pemahaman kepada penduduk indonesia tenntang proses peradilan ini dan diwarnai diskriminatif.

kami harapkan demii keadilan masih berpihak kepadannya melalui peran komisi yudisial. kami memohon pada ky untuk memantau penegakkan hukum selama jumlah ini supaya berjalan melalui adil juga transparan, katanya.

selain itu, ia memohon agar ketua majelis hakim tipikor, dr. sudharmawatiningsih, mh dapat memimpin persidangan juga memutus dengan lebih adil pas melalui suara nurani hakim dijadikan wakil tuhan di wajah bumi.