Irjen Joko Susilo mungkin diadili mulai pekan depan

berkas irjen pol djoko susilo sudah dilimpahkan ke pengadilan supaya jumlah dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua juga empat pada korps kemarin lintas polri 2011 juga tindak pidana pencucian biaya.

hari ini berkas ds dilimpahkan ke pengadilan, mungkin sidangnya minggu depan, papar juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi selama jakarta, selasa.

pada senin (1/4), berkas djoko dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk dibuat surat dakwaan.

wakil ketua kpk bambang widjojanto menyampaikan bahwa pelacakan aset milik djoko terus dilaksanakan biarpun berkasnya sudah p21 (tersedia).

Informasi Lainnya:

terkait kemungkinan aset masih dan terungkap dalam persidangan, bambang mengatakan temuan baru tersebut bisa digunakan.

dalam undang-undang, penemuan-penemuan selama proses persidangan bisa dipergunakan, didaftarkan kekayaan yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya, ungkap bambang.

kpk telah menyita lebih dari 33 tanah serta bangunan, update tiga stasiun pengisian bahan bakar publik, 4 mobil juga 6 bus sulit milik jenderal bintang dua itu dengan kualitas kurang lebih rp70 miliar.

harta bergerak dan sudah disita kpk berupa empat mobil yakni berjenis jeep wrangler, mpv serena, toyota harrier juga toyota avanza

masih ada enam bus sulit yang disita, antara lain diambil dari yogyakarta serta empat pada antaranya sudah diamankan di sekitar gedung kpk

kpk menduga djoko melanggar pasal 3 serta serta 4 undang-undang no 8 tahun 2010 mengenai pencegahan juga pemberantasan tindak pidana pencucian biaya serta pasal 3 ayat 1 dan ataupun pasal 6 ayat 1 uu 15 tahun 2002 perihal tppu dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling ada rp10 miliar.

untuk angka korupsi simulator, kpk menyangkakan djoko pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah uu no 20 tahun 2001 perihal jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) kuhp tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga membahayakan keuangan negara melalui hukuman penjara maksimal 20 tahun.